Implementasi Program Kesejahteraan

PADA beberapa waktu lalu, presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR terkait RAPBN 2010. Dalam pidato, yang diwarnai tepuk tangan tersebut presiden menyampaikan lima prioritas pembangunan dan anggaran.

Di mana salah satu yang menjadi prioritasnya ialah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial sebesar Rp36,1 triliun. Peningkatan kesejahteraan rakyat memang merupakan tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD’45,yakni meningkatkan kesejahteraan umum.

Maka, upaya peningkatan kesejahteraan memang seharusnya menjadi prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS menyebutkan angka kemiskinan per maret 2009 mencapai 34,98 juta jiwa. Hal itu menandakan masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam keadaan jauh dari sejahtera.

Baca selengkapnya »

Memilih Komposisi yang Tepat dalam Kabinet

Presiden terpilih telah ditetapkan dan mulai menyusun kabinet untuk lima tahun mendatang. Berbagai pertimbangan dilakukan guna memperoleh susunan kabinet terbaik, untuk menunjang pemerintahan yang lebih baik. Hal itulah yang menjadi momok ketika parpol pendukung meminta jatah menteri dalam kabinet. Keadaan dilematis dihadapi oleh SBY sebagai presiden terpilih untuk lima tahun mendatang.

Pada dasarnya perolehan suara SBY dalam pilpres lalu memang bukan mutlak dukungan parpol. Pasalnya, dukungan parpol tidak terlalu signifikan mempengaruhi SBY dalam mendulang suara. Hal itu terbukti dari pemilihan legislative yang lalu, dimana democrat sebagai partai pendukung SBY tetap perkasa dengan suara yang cukup besar. Dalam pilpres pun terbukti bahwa raihan suara dari democrat sepenuhnya disebabkan oleh peran SBY, bukan dukungan partai. Meski demikian, tetap ada dilemma yang menyelimuti presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya.

Kemelut dalam pemilihan cabinet bukan merupakan hal yang aneh. Dengan konsep demokrasi yang ada saat ini, memang memungkinkan untuk berbagi kursi dalam pemerintahan. Keadaan itu menjadi bahaya apabila pembagian kursi menteri tidak memperhatikan kualitas dan profesionalitas dalam mengemban amanah rakyat. Hal itulah yang perlu dihindari dan disikapi secara bijak agar tidak menyebabkan instabilitas politik dalam negeri.

Baca selengkapnya »

Membangun Sikap Kritis Pascapemungutan Suara

PENYELENGGARAAN pemilihan presiden yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu terbilang sukses kendati masih diwarnai berbagai masalah,baik mengenai daftar pemilih tetap (DPT) maupun pembakaran kantor KPU di Papua.

Kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi keabsahan hasil pemungutan suara yang telah berlangsung. Pada 8 Juli 2009 lalu, hampir serentak di seluruh penjuru negeri, warga Indonesia melakukan pencontrengan. Hanya di beberapa daerah saja yang telat melakukan pencontrengan akibat terkendala distribusi logistik.

Namun,secara keseluruhan iklim demokrasi berhasil diciptakan dengan terciptanya situasi yang kondusif.Terlepas dari perdebatan mengenai rasionalitas masyarakat, pilpres telah terbukti berjalan dengan lancar tanpa pertumpahan darah. Saat-saat pasca pemungutan suara memang merupakan situasi yang rentan akan terjadinya bentrokan, baik antarkader maupun antarsimpatisan dari pasangan capres dan cawapres.

Baca selengkapnya »

Pemimpin Realistis dan Berdedikasi

Kurang dari sebulan lagi Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk masa bakti 2009-2014. Artinya, nasib bangsa ini akan ditentukan dengan munculnya sosok pemimpin baru yang menang dalam pemilu 8 juli mendatang. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih yang bijak dan bertanggung jawab merupakan pemilih yang mengetahui visi misi, tujuan, program kerja, dan cita-cita yang diperjuangkan calon presiden untuk Indonesia di masa baktinya. Menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab memang bukan perkara yang mudah. Pasalnya, pemilih harus mengetahui secara detail mengenai pasangan calon yang ada. Yang menuntut kepedulian pemilih dalam memerhatikan setiap kampanye dan debat yang melibatkan ketiga pasangan capres, dan cawapres.

Dalam pemilihan presiden mendatang ada beberapa masukan yang bisa dipersiapkan pemilih sebelum melakukan pencontrengan. Pertama, pemilih harus mampu menilai pasangan capres dan cawapres yang realistis. Maksudnya, janji-janji yang dipaparkan capres dan cawapres harus yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, janji-janji pasangan capres dan cawapres hanya tinggal janji tanpa ada realisasi nyata dalam peningkatan perekonomian dan kesejateraan masyarakat.

Baca selengkapnya »

Harus Realistis, Menyentuh Permasalahan

HANYA beberapa hari lagi Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk masa bakti 2009–2014.Artinya, nasib bangsa ini akan ditentukan dengan munculnya sosok pemimpin baru yang menang dalam pemilu 8 Juli mendatang.

Untuk itu,masyarakat dituntut untuk menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Masa depan bangsa akan bertumpu pada para pemilih,yakni segenap rakyat Indonesia.Pemilih yang bijak dan bertanggung jawab merupakan pemilih yang mengetahui visi misi,tujuan,program kerja,dan cita-cita yang diperjuangkan calon presiden untuk Indonesia di masa baktinya.

Baca selengkapnya »

Belajar Berdemokrasi dari Amerika

Pesta demokrasi semakin dekat, dimana pada 8 Juli nanti akan diselenggarakan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Dimana dengan ditentukannya masa kampanye oleh KPU berarti genderang persaingan telah ditabuhkan. Sejak saat itu, ketiga pasangan capres dan cawapres kian sibuk dengan strategi dan persiapan kampanye guna menarik dukungan rakyat.

Perebutan RI-1 yang kian memanas membuat saling sikut antar pasangan capres dan cawapres tidak terelakan lagi. Dimana masing-masing pasangan akan mempromosikan programnya dan mengkritik program pesaingnya. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan gesekan antar pasangan capres dan cawapres. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Indonesia harus belajar dari penyelenggaraan pesta demokrasi di Amerika.

 Beberapa bulan lalu, Amerika Serikat telah menyelenggara gelaran pesta demokrasi yang menobatkan Barrack Obama sebagai presiden. Dalam persaingan perebutan kursi keprsidenan Barrack Obama dan Mc. Cainn saling serang satu sama lain. Hal itu tampak dalam dialog terbuka yang melibatkan keduanya dan seorang moderator. Dimana Obama dengan dukungan partai demokrat berusaha meningkatkan peran pemerintahan, dengan memotong pajak bagi masyarakat kecil. Sedangkan, lawan politiknya mengemukakan pendapat yang berbeda, Mc Cainn berjuang agar pajak korporasi di turunkan agar produksi meningkat.

Baca selengkapnya »

Neoliberlaisme vs Ekonomi Kerakyatan (Pancasila)

Neoliberalisme adalah sistem ekonomi untuk orang-orang yang kaya, dan ekonomi Pancasila (Kerakyatan) adalah sistem ekonomi yang tepat untuk negara ini

Mungkin kata-kata diatas sudah bosan kita dengar, terlebih di media elektronik akhir-akhir ini terbentuk forum yang sangat jelas menentang neoliberalisme dengan mewancarai masyarakat Indonesia mengenai sistem tersebut.

Saya sebagai mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM, terkadang merasa tergelitik dengan mudahnya masyarakat kita dibodohi oleh media, terlebih mengenai ekonomi.

Neoliberalisme terlahir dari konsensus ekonomi yang pada tahun 1980-an dibentuk oleh para ekonom yang berasal dari tiga negara besar yang pada saat itu terkena dampak yang paling besar dari krisis ekonomi yang terjadi, yaitu Meksiko, Brasil, dan Argentina, disusun di Washington, dan masing-masing berasal dari IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Lalu tersusun konsensus, yang dirumuskan ,menjadi 10 elemen, terlalu panjang jika saya jelaskan satu-satu, saya hanya akan mengambil 3 elemen penting (menurut pak A. Toni Prasentiatono), yakni 1) kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif;

(2) privatisasi BUMN; dan (3) liberalisasi pasar atau market

fundamentalism.

Baca selengkapnya »